NOMOR KTP OTOMATIS JADI NPWP , KAPAN SOSIALISASINYA ?

NOMOR KTP OTOMATIS JADI NPWP , KAPAN SOSIALISASINYA ?

IstanaNews.com, : Kalau pun rilisnya terlambat yang kami dapat dari Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kemenkeu RI , yang jelas  sejak tgl.29 Oktober 2021 lalu,  Nomor Induk Kependudukan (NIK) di KTP telah resmi menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hal ini dilakukan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang (UU) pada tanggal 29 Oktober 2021.

UU HPP terdiri dari sembilan bab memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai.

See the source image

Selain itu, UU HPP juga mengatur dua hal utama yaitu asas dan tujuan. UU ini diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional

Perubahan UU PPh berlaku mulai Tahun Pajak 2022, perubahan UU PPN berlaku mulai 1 April 2022, perubahan UU KUP berlaku mulai tanggal diundangkan, kebijakan PPS berlaku 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022, Pajak Karbon mulai berlaku 1 April 2022, dan perubahan UU Cukai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Adapun Ruang Lingkup Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

• Pemberlakukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dengan tetap memperhatikan syarat subjektif dan objektif.

• Penurunan besaran sanksi dan pengenaan sanksi dengan menggunakan suku bunga acuan dan uplift factor pada saat pemeriksaan dan WP tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)/membuat pembukuan.
• Kesetaraan pengenaan sanksi melalui penurunan sanksi terkait permohonan keberatan atau banding WP.

• Pengaturan asistensi penagihan pajak global.

• Pengaturan pelaksanaan Mutual Agreement Procedure (MAP) agar dapat berjalan secara simultan dengan proses keberatan atau banding.

• Kewenangan pemerintah untuk melaksanakan kesepakatan di bidang perpajakan dengan negara mitra secara bilateral maupun multilateral.

• Penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan ultimum remidium melalui pemberian kesempatan kepada WP untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara bahkan hingga tahap persidangan

Semoga ada sosialisasi lebih masif lagi untuk ini hingga ke desa – desa terpencil, jangan sampai seperti program E-Sertifikat yang ‘tidak jelas’ juntrungannya, Wow….

Atau karena ‘Gagal sosialisasi maka akan banyak terjadi ‘miskom, sebagaimana viral KTP lucu yang kami muat, seorang wanita saat ditanya apa statusnya , dijawabnya ‘masak apa ya sekarang’; seharusnya lajang, ibu rumah tangga dsb. Mungkin mba ini penggemar sosmed. Ahahahaha…

(Red-01/Foto.ist)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan