CUMA PKB  & PSI YANG BERANI GEMPUR MUI DKI KARENA BELA ANIES?

CUMA PKB  & PSI YANG BERANI GEMPUR MUI DKI KARENA BELA ANIES?

Istananews.com, Law & Justice : Adanya rencana pembentukan cyber army oleh MUI DKI diumumkan di tengah pengurusnya ditangkap karena diduga terlibat terorisme yaitu terhadap anggota nonaktif komisi fatwa MUI Kota Bekasi, Farid Okbah dan anggota nonaktif MUI Pusat, Ahmad Zain An Najah.

“Sungguh sulit diterima akal sehat, MUI mengumumkan rencana pembentukan cyber army pada saat MUI dalam sorotan umat akibat pengurusnya ditangkap Densus 88 Antiteror karena diduga terlibat dalam tindak pidana terorisme. Seharusnya MUI menjadikan penangkapan ini sebagai momentum introspeksi dan menyadari berbagai kekurangan yang perlu disempurnakan di masa depan. Bukan malah mengumumkan rencana kontroversial yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan umat dan agama Islam,” demikian  Wakil Sekjen PKB Luqman Hakim kepada Pers (20/11) lalu.

See the source image

Lukman bahkan menuding jika Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta membentuk tim siber untuk melawan buzzer yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Anies Baswedan tak lepas dari hibah Pemprov. Hibah itu bernilai Rp 10,6 miliar.

“Mengapa MUI membabi buta menyediakan diri menjadi tunggangan Anies Baswedan? Tentu tidak lepas dari bantuan yang diterima MUI dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Sungguh sangat disayangkan hanya karena mendapat bantuan dari APBD, MUI ditempatkan sebagai subordinat kepentingan politik perorangan, yakni Anies Baswedan. Tidak tahukah wahai MUI, bahwa sesungguhnya APBD itu duitnya milik rakyat, bukan milik Gubernur?,Saya melihat, pembentukan cyber army MUI sesungguhnya lebih ingin menunjukkan keberpihakannya kepada Anies Baswedan. Kalaupun mereka bilang untuk melindungi ulama, itu hanyalah upaya politisasi ulama untuk kepentingan Anies Baswedan” sambung Wakil Ketua Komisi II DPR itu.

See the source image

JUST REMIND

PSI sempat mengkritisi soal dana hibah dari Pemprov DKI ke NU dan Muhammadiyah Jakarta yang lebih sedikit dibanding MUI DKI. Pemprov DKI kemudian buka suara. “Jadi gini, MUI itu kan wadah dari seluruh ormas Islam, induknya itu, majelis tingginya itu di MUI, NU kan ormas, MUI kan lembaganya, makanya induknya kan di MUI bukan di NU, Muhammadiyah,” ujar Plt Kabiro Dikmental DKI Aceng Zaini kepada wartawan, Jumat (5/11).

Soal dana hibah itu, diketahui MUI mendapat Rp 10,6 miliar. Lalu PWNU Jakarta Rp 2,07 miliar dan PW Muhammadiyah Jakarta Rp 1,89 miliar.

Aceng menyebut dana hibah MUI lebih besar karena sebagai induk dari ormas Islam. Dan dana ke ormas Islam juga diberikan sesuai dengan prioritas program yang diajukan. “MUI kan induknya, wadah semua orams, nggak bisa masa melebihi ibunya, NU. Ibunya kan di MUI-nya,” ujar Aceng.

Aceng menyebut merupakan hak dewan untuk mengusulkan adanya naik atau turun anggaran. Aceng juga menyebut dalam Pergub 35 terkait dana hibah disebutkan tidak terikat.

(Red-01/Foto.ist)

www.koranjokowi.com

Lainnya,

Law & Justice – (6), BALI NINE PUN AMBRUK DI INDONESIA ? | ISTANA NEWS

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan