” PERANTAU BISA MENJADI KEPALA DESA? “

” PERANTAU BISA MENJADI KEPALA DESA? “

Istananews.com, Nasional :

Dari laman IG Mahkamah Konstitusi (@mahkamahkonstitusi) • Instagram photos and videos, disampaikan  aturan yang mensyaratkan calon kepala desa atau calon perangkat desa harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK?


Aturan tersebut dibatalkan MK karena dinilai menghambat hak politik penduduk daerah yang telah merantau keluar daerah dengan tujuan mengembangkan diri kemudian kembali ke daerah asalnya untuk mencalonkan diri sebagai perangkat desa.

Dari sumber lain disebutkan jika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, Ditetapkan Hakim Ketua : Arief Hidayat, Hakim Anggota : Anwar Usman; Aswanto; Maria Farida Indrati; Wahiduddin Adams; Patrialis Akbar; Suhartoyo; I Dewa Gede Palguna; Manahan M.P Sitompul.

Putusan MK No. 128/PUU-XIII/2015 bermakna sebagai pengendalian sosial, merevitalisasi hak pilih warga Negara yang tadinya dianulir sebagai calon kepala desa atau perangkat desa, dan warga Negara yang berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat dapat menggunakan hak konstitusionalnya dalam pengisian jabatan kepala desa atau perangkat desa. Putusan MK No. 128/PUU-XIII/2015 termasuk putusan yang membatalkan suatu norma hukum, pelaksanaannya secara langsung sesuai dengan substansi, tanpa memerlukan perubahan terlebih dahulu atas UU No. 6 Tahun 2014. Hasil penelitian itu diharapkan dapat mendukung penguatan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XII/2015 dari aspek kekuatan mengikat, makna filosofis, dan akibat hukum implementasinya.

Bagaimana implemantasinya di lapangan?,

Sebut saja namanya Bawor  dia hanya memiliki KTP suatu desa selebihnya dia merantau , kembali ke desa saat iedul fitri , iedul qurban saja atau jika ada keluarga yang kemalangan atau hajat, Selebihnya tidak. Kalau pun sholat Ied dan qurban di desanya  namun dia tidak bersosialisasi , bahkan nama nama tetangganya yang dia hapal tidak lebih dari 10 orang namun PBB tanah dan rumahnya dan orang tuanya taat dibayar. Menjelang pensiun dia ingin kembali kedesa bahkan mau menjadi kepala desa.

Apakah salah?

Pastinya ada pro – kontra, nah hal seperti ini yang kita minimalkan.

Semua senang, semua bahagia.

(Red-01/Foto.ist)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan