Jakarta, Istananews.com – Calon wakil presiden( cawapres) no urut 1 Muhaimin Iskandar menegaskan Presiden Joko Widodo tidak memakai dorongan sosial( bansos) buat kepentingan pemenangan salah satu pendamping calon( paslon) pada Pemilihan Presiden( Pilpres) 2024.

Dia kembali menegaskan kalau bansos ialah kebijakan yang nominalnya didetetapkan oleh pemerintah serta DPR RI.

“ Tidak boleh terdapat satu juga yang mengeklaim itu dorongan presiden, dorongan menteri, terlebih dorongan paslon,” ucap Muhaimin di Lapangan Pendawa, Tegal, Jawa Tengah, Selasa( 30/ 1/ 2024).

Dia pula memohon warga silih mengawasi pemberian bansos.

Alasannya, jangan hingga bansos diberikan dengan tuntutan buat menunjang salah satu calon.

“ Nah, tolong yang menggunakan dengan sewenang- wenang kita awasi. Biar tidak salah sasaran, apalagi jika cuma diberikan kepada kroninya saja,” tutur ia.

Terakhir, Muhaimin memohon Jokowi berlagak bijak serta senantiasa mempertahankan netralitasnya.

“ Kita harap Presiden fair, presiden betul- betul memakai bansos selaku negarawan, bukan selaku politisi, kualat, Pak,” imbuh ia.

Lebih dahulu, tidak hanya meresmikan beberapa proyek infrastruktur serta mengecek harga bahan pokok dalam kunjungan kerja ke beberapa wilayah, Jokowi pula memberikan bansos.

Di sisi lain, menjelang Pilpres 2024, pemerintah setuju buat membagikan dorongan langsung tunai( BLT) Mitigasi Resiko pangan buat mengambil alih BLT El Nino yang diberikan tahun kemudian.

Hendak namun, jumlah pemberian BLT Januari- Maret dijadikan satu pada Februari ini dengan jumlah total Rp 600. 000.

Tidak lazim

Mantan Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Erry Riyana Hardjapamekas, memperhitungkan kalau pembagian dorongan sosial( bansos) yang kembali gencar Presiden Jokowi serta jajaran menteri pendukung Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming tidak lepas dari nuansa politik.

Terlebih, tidak tidak sering Jokowi turun langsung buat memberikan bansos tersebut kepada masyarakat penerima dorongan, semacam yang baru- baru ini dicoba Kepala Negeri bersama Bunda Negeri Iriana Jokowi di Jawa Tengah.

Ini dikira tidak umum, terlebih dicoba pada masa kampanye.

” Semacam umumnya kan dicoba oleh sangat besar bupati/ walikota ataupun apalagi kepala desa, kepala RT RW malah di tempat aku. Tidak wajib oleh presiden. Sangat kentara bagi aku( kalau) terdapat artinya,” kata Erry kepada Kompas. com, Kamis( 25/ 1/ 2024).